Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kebijakan Pemerintah Pada 2016 Terkait PNBP

Jakarta, 11/02/2016 Kemenkeu - Pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016, dimana target untuk tahun ini mengalami peningkatan secara total dari target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dari data, target PNBP dalam APBN 2016 adalah sebesar Rp273,8 triliun atau naik sebesar Rp4,773 triliun dibandingkan target APBN-P 2015.

Untuk melakukan optimalisasi tersebut, pemerintah mengeluarkan enam kebijakan terkait PNBP. Hal ini disampaikan oleh  Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara beberapa waktu lalu. “Kebijakan pertama, mengoptimalkan penerimaan SDA (sumber daya alam) minyak dan gas bumi (migas), antara lain melalui peningkatan perkiraan lifting dan pencapaian targetnya,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, ada penyesuaian tarif produksi /royalti, renegosiasi kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), serta meningkatkan monitoring evaluasi dan koordinasi sektor SDA nonmigas. Kebijakan ketiga, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi panas bumi, diiringi dengan penyempurnaan perundang-undangan di bidang panas bumi.

Selanjutnya, ada penyesuaian tarif pengenaan PNBP dan peningkatan kualitas pengelola PNBP perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan. “Kelima, dengan meningkatkan peran BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai agen pembangunan untuk mendukung program prioritas pemerintah,” tambahnya. Terakhir adalah terus melakukan perbaikan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) kepada masyarakat.(as)