Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kebijakan Publik Inklusif Perlu Pertimbangkan Kesetaraan Gender

Jakarta, 24/04/2019 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengutarakan bahwa masyarakat, jenis kelaminnya tidak hanya laki-laki tetapi juga ada perempuan. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan publik, Pemerintah harus selalu inklusif. 

Hal ini disampaikan Menkeu di acara Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang bertema "Kesetaraan Gender dalam Memperkuat Perekonomian Sebuah Bangsa" di ICE BSD, Rabu (24/04).

Dijelaskan lebih jauh oleh Menkeu, pada bidang ekonomi masih banyak perempuan yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan karena tidak memiliki aset. Namun, saat ini Pemerintah sudah membuka akses ini dengan memberikan berbagai jenis kredit usaha kecil yang debiturnya sebagian besar adalah perempuan seperti Mekaar dan UMi.

Menurut Global Gender Gap Report, ada empat indikator yang menunjukkan tingkat kesetaraan gender yaitu Partisipasi dan Peluang Ekonomi, Pencapaian Pendidikan, Kesehatan dan Kelangsungan Hidup, dan Pemberdayaan Politik.

Dengan adanya perubahan revolusi industri 4.0 yang digerakkan oleh teknologi, perempuan semakin memiliki kesempatan baru untuk berpartisipasi pada perekonomian.

"Jangan pernah menutupi, mengurangi, mengkerdilkan kemampuan perempuan dan membatasinya. Perempuan memiliki kesempatan besar untuk berkontribusi dan menjadi pelaku utama," tegas Menkeu

Terakhir, Menkeu berpesan sebuah kebijakan tidak akan bisa dijalankan kalau hanya mengandalkan orang lain. Setiap orang memiliki peran untuk memajukan kesetaraan gender. 

"Sekecil 1 cm kemajuan, tetaplah sebuah kemajuan yang sangat berharga untuk diperjuangkan dan dicapai. (Kesetaraan gender) bukan masalah menang atau kalah. Saya dapat, kamu kehilangan. Tapi ini masalah kebersamaan," pungkasnya menutup sambutan.(mr/hpy/nr)