Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kehadiran Negara dalam Berikan Perlindungan pada Masyarakat

Jakarta, 12/05/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyosialisasikan Kenaikan Besar Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (12/05). Dalam paparannya, Menkeu memberikan apresiasi kepada Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, pemberi jasa angkutan, serta masyarakat atas turunnya tingkat kecelakaan lalu lintas.


Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.10/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara, pemerintah kembali meningkatkan besaran santunan tanpa adanya kenaikan premi. Selain menaikkan besaran santunan, terdapat penambahan perlindungan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (Rp1 juta) dan biaya ambulans (Rp500 ribu).


“Tentu dengan kenaikan dari santunan ini, tidak kemudian menimbulkan moral hazard. Pasti masyarakat tidak senang kalau kecelakaan. Jadi saya yakin bahwa masyarakat tidak kemudian ugal-ugalan, karena adanya kenaikan santunan kemudian kita celaka aja. Namun memang kita tetap perlu terus berhati-hati. negara melalui BUMN PT Jasa Raharja yang telah melakukan pengumpulan iuran dan sumbangan dari masyarakat, maka negara wajib mengembalikan manfaat itu semaksimal mungkin untuk masyarakat,” jelas Menkeu.


Peraturan yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2017 juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan yang semakin besar. Hal ini mengingat volume arus jalan raya bertambah penting sebelumnya dan setelah Hari Raya Idul Fitri. PT Jasa Raharja juga berjanji untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Saat ini, waktu penyelesaian korban meninggal dunia rata-rata adalah 2 hari 8 jam, di mana 70 persen korban luka-luka tidak perlu lagi membayar ke rumah sakit karena sudah dijamin oleh PT Jasa Raharja.


Dalam penutupnya, Menkeu berjanji bahwa Kemenkeu akan terus memperbaiki kebijakan dengan melihat dari seluruh aspek dengan memperhatikan perubahan modus kegiatan masyarakat, aktivitasnya yang semakin meningkat serta mobilitas yang semakin tinggi. Ini ditujukan agar terus dapat mencerminkan kehadiran negara, bagi menjaga kemanan dan ketertiban dan akhirnya menciptakan keadilan bagi semua. (ws/as)