Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kembangkan Industri Hilir, Pemerintah Tak Ubah BK Kelapa Sawit

Jakarta, 25/02/2013 MoF (Fiscal) News - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menegaskan tidak akan mengubah besaran Bea Keluar (BK) minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebesar 7 persen. Pemerintah, lanjut Gita, akan tetap pada kebijakan yang telah berjalan, dan hal tersebut menunjukkan Indonesia tidak akan berencana mengikuti kebijakan Malaysia, yang saat ini telah menurunkan BK CPO sebesar 0 persen.

“Enggak ada. Justru kita harus terus menopang hilirisasi. Jadi pemberlakuan bea keluar terhadap kelapa sawit ini harus konsisten,” ungkap Gita, pada Senin (25/2).

Terkait besaran BK dan upaya mendongkrak kinerja ekspor tersebut, Gita menegaskan, Pemerintah memiliki kepentingan dalam mendorong industri hilir. “Kalau saya lihat Indonesia akan tetap konsisten. Apapun yang kita putuskan, akan tetap seperti itu. Kita tidak mau terpengaruh oleh sikap yang diambil Malaysia,” katanya.

Menurut Gita, Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan berbeda. Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan industri hilirisasi CPO. “(Kebijakan) ini cukup mempertimbangkan kepentingan untuk melakukan hilirisasi dan melakukan ekspor khususnya ekspor CPO,” paparnya.

Sementara Malaysia, lanjut Gita, saat ini tengah berfokus kepada pengembangan hulu industri CPO, menyusul jumlah industri hulu yang masih relatif sedikit. “Hilirisasi Malaysia banyak sekali, tapi di industri hulu sangat sedikit, sehingga mereka (Malaysia) berani untuk menurunkan BK di hulunya,” jelasnya. (ak)