Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Akan Selenggarakan Forum Internasional Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik

Jakarta, 06/12/2016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan akan mengadakan forum internasional tentang pembangunan ekonomi dan kebijakan publik bertajuk “Unlocking Public and Private Investment: Role of Financial Sector”, di Bali pada Kamis – Jumat (8-9 Desember 2016). Konferensi ini membuka kesempatan untuk melihat isu penting pembangunan yang menghindari ketergantungan terhadap sektor komoditas.


Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, sedang menuju tahap baru untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dan merata, tanpa tergantung dengan sektor komoditas. Untuk mendukung dan membiayai kebutuhan investasi, setiap negara perlu memobilisasi tabungan yang cukup besar di dalam negeri dan membangun sistem keuangan yang kuat.


Tujuan utama dari forum ini adalah melihat pengalaman negara-negara lain dalam menciptakan kebijakan sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan, dan menghindari jebakan kelas menengah dan mendapat rekomendasi kebijakan. Acara ini direncanakan akan dihadiri oleh pembuat kebijakan, pemikir yang berpengaruh, para akademisi, dan pemangku kepentingan.


Beberapa tema yang akan fokus dibahas adalah pertama, bukti internasional mengenai cara memobilisasi dan menggunakan tabungan secara lebih produktif untuk membiayai investasi dan memenuhi tujuan pembangunan: bagaimana proses intermediasi keuangan yang inklusif dan efisien melalui institusi keuangan, instrumen, dan pasar (sistem keuangan) dapat meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.


Kedua, mengatasi tantangan keuangan jangka panjang untuk sektor strategis ekonomi, khususnya infrastruktur dengan mengoptimalkan peran sistem keuangan. Hal ini juga termasuk penggunaan instrumen keuangan nontradisional, seperti obligasi proyek, sekuritisasi aset, dan crowd-funding. Ketiga, mengatasi trade off antara membiarkan inovasi sistem keuangan dan stabilitas dan pembangunan mempertimbangkan tantangan saat ini di negara berkembang. (as)