Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu-BI Tanda Tangani MoU Penyelesaian Aset Eks Bank Beku Operasi

Jakarta, 06/01/2016 Kemenkeu - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Bank Indonesia (BI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyelesaian Aset Properti Eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU). Penandatanganan dilangsungkan pada 31 Desember 2015 di Ruang Rapat Anggota II BPK, Jakarta.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho dan Deputi Gubernur BI Hendar, dengan disaksikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono dan Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Slamet Kurniawan.

Sesuai keterangan resmi DJKN, ruang lingkup aset properti eks BBO/BBKU dalam Nota Kesepahaman ini mencakup 90 sertifikat aset properti eks BBO/BBKU yang dikelola oleh Menteri Keuangan c.q. DJKN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi sertifikat/dokumen kepemilikannya masih dikuasai oleh BI. Dari ke-90 sertifikat tersebut, 69 sertifikat diantaranya diikat Hak Tanggungan (HT) oleh BI, sementara 21 sertifikat lainnya tidak diikat HT.

Selanjutnya, aset-aset tersebut akan diselesaikan dengan tiga pola penyelesaian. Pertama, penyelesaian diprioritaskan pada aset properti yang diikat HT dan jangka waktu hak atas tanahnya masih berlaku, dilakukan dengan menjual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kedua, aset properti sebagaimana dimaksud dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga atau dilakukan pengelolaan lain, setelah dilakukan pembelian/pembayaran/pemberian kompensasi oleh DJKN kepada BI sebesar nilai HT. Ketiga, untuk aset properti yang tidak diikat HT dan/atau hak atas tanahnya telah berakhir jangka waktunya, diselesaikan sesuai dengan kesepakatan DJKN dan BI.

Sebagai informasi, penyelesaian permasalahan aset properti eks BBO/BBKU ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 dan Laporan Keuangan BI Tahun 2012. Pendatanganan nota kesepahaman ini diharapkan dapat mendukung percepatan penyelesaian aset properti eks BBO/BBKU yang sudah berlarut-larut. Dengan demikian, pengembalian pinjaman yang dikeluarkan oleh BI dan pengembalian keuangan negara yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta pengelolaan aset properti oleh pemerintah dapat dioptimalkan.(nv)