Kemenkeu dan BNI Tanda Tangani Pinjaman
untuk Pembiayaan Alutsista TNI/Polri

 

Jakarta, 04/10/2010 MoF (Fiscal) News - Kementerian Keuangan dan Bank Nasional Indonesia (BNI) menandatangani perjanjian pinjaman dalam negeri sebesar Rp600 milyar dalam rangka pembiayaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI/Polri, Senin (04/10) di Aula Djuanda, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Penandatangan dilakukan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto dan Direktur Utama BNI Gatot Suwondo. Acara juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty.

Pinjaman ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah pembiayaan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena pemerintah  melakukan pinjaman dari sektor perbankan dalam negeri. Hal ini berbeda dari biasanya, karena selama ini pemerintah hanya mengandalkan pembiayaan proyek APBN seperti Alutsista dari Pinjaman Luar Negeri maupun kredit ekspor. "Dengan pinjaman ini pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan proyek-proyek dari pinjaman luar negeri sekaligus membantu menyehatkan perbankan dalam negeri," papar Menkeu.

Ia mengungkapkan, dalam proses pengadaan Alutsista selama ini, pemerintah selalu menggunakan pinjaman luar negeri, di mana  dilakukan antara supplier barang Alutsista dan pemberi kredit, sehingga mengakibatkan posisi mereka terlalu dekat dan membuat posisi tawar pemerintah Indonesia melemah. "Tapi sekarang ini kita akan jaga proses pengadaannya secara terpisah dengan pembiayaan, ini akan  optimal dari segi pembiayaannya," ungkap Menkeu. "Selain proyek ini, proyek-proyek APBN lainnya yang perlu dukungan perbankan itu dimungkinkan dibiayai, tapi harus transparan," pungkasnya. (DM/NN)