Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu dan Kementerian PUPR Tandatangani MoU Proyek KPBU

Jakarta, 22/02/2017 Kemenkeu - Pemerintah mewujudkan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan infrastrutktur di Indonesia, dengan memberikan penjaminan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hari ini, Kemenkeu dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani Nota Kesepahaman terkait penjaminan proyek jalan tol. Selain itu, Kemenkeu beserta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia juga menandatangani perjanjian penjaminan dengan Badan Usaha Pemenang Lelang, untuk membangun 4 ruas jalan tol.


“Penjaminan Pemerintah atas 4 ruas jalan tol ini diberikan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berinvestasi terutama bagi badan usaha, sekaligus menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan tetap terus memegang komitmen kuat untuk mendorong infrastruktur di Indonesia,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya di Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (22/023).


Empat ruas jalan tol tersebut adalah Jakarta-Cikampek II Elevated, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Serang-Panimbang. Di kesempatan yang sama, Kementerian PUPR juga menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Usaha Pemenang Lelang untuk 2 ruas tol, yaitu Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan Serang-Panimbang. 2 ruas tol ini merupakan proyek strategis nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 3 Tahun 2016.


“Melalui penjaminan, seperti yang dilakukan hari ini, dari seluruh nilai penjaminan tidak dikeluarkan dari APBN. Namun pihak swasta maupun badan usaha yang membangun konstruksi infrastruktur ini mendapatkan penjaminan keamanan dan kenyamanan dari berbagai bentuk resiko, sehingga pihak swasta dengan dananya bisa ikut membangun konstruksi dan pengadaan infrastruktur,” ungkap Menkeu. (mr/as)