Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu dan Komisi XI Bahas RUU KUP

Jakarta, 09/06/2016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP), di ruang rapat Komisi XI DPR pada Rabu (08/06). "Penyusunan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah didahului dengan pengajuan RUU tentang Pengampunan Pajak," jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.


Revisi UU tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dengan sasaran pembangunan pada sektor keuangan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara. Ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi.


Menurut Menkeu, RUU ini disusun dengan mengacu pada beberapa kebijakan pokok berupa perubahan terminologi wajib pajak, peningkatan pelayanan perpajakan, perbaikan sistem pengenaan sanksi, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta penguatan pengelola administrasi perpajakan.


Sebagai informasi, sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah diatur dalam UU nomor 6 tahun 1983 tentang KUP, yang telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan terakhir diatur dalam UU nomor 16 tahun 2009. Namun demikian, dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, perlu disusun Rancangan Undang-Undang tentang KUP sebagai pengganti UU nomor 6 tahun 1983. (anh)