Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Dukung Efisien Percepatan Pencairan Dana Bencana


Jakarta, 24/11/2010 MoF (Fiscal) News - Kementerian Keuangan mendukung upaya-upaya untuk membuat pencairan dana bencana lebih cepat dan efisien guna mengatasi penanggulangan bencana yang terjadi. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (24/11). 

Meski demikian, jelas Menkeu, pencairan dana bencana perlu dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. “Kita semua tahu bahwa di dalam undang-undang itu diatur bahwa kalau mau ada pencairan, apakah itu dari gubernur, bupati, walikota itu harus mengusulkan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), lalu BNPB baru kemudian melakukan koordinasi antar kementerian, dari situ baru kemudian dikirim ke Kemenkeu,” ujarnya. Kemenkeu, lanjutnya, kemudian mengusulkan ke Badan Anggaran dan Komisi VIII, dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan. Menkeu melanjutkan, undang-undang tersebut juga mengatur dana yang disiapkan untuk tanggap darurat, yaitu dana stand by atau on call. Ia menilai ini merupakan hal positif untuk membangun organisasi dalam mengatasi dan mengurangi akibat bencana. 

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyatakan bahwa pemerintah memberi dukungan efisiensi dalam berbagai bentuk. “Antara lain seperti tadi, kami mengusulkan bahwa karena anggaran itu sudah disetujui pagunya oleh DPR, itu pada saat pencairan apakah bisa itu cukup dilakukan koordinasi antara BNPB dengan kementerian, lalu nanti dananya di-disburst oleh Kemenkeu, jadi tidak perlu meminta persetujuan kepada DPR. Nah, itu adalah salah satu alternatif,'' papar Menkeu. Sebaliknya, DPR juga mengutarakan agar tidak perlu lagi disetujui oleh Kemenkeu. ''Itu kan alternatif. Kita musti pelajari bersama,'' pungkas Menkeu.(sel)