Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Dukung Penuh Pengalihan PPD ke Pemprov DKI

Jakarta, 07/03/2013 MoF (Fiscal) News - Kementerian Keuangan mendukung penuh rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana mengambil alih pengelolaan perusahaan BUMN, yaitu Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) dari Kementerian BUMN.

Namun, Menteri Keuangan D.W. Agus Martowardojo mengatakan, proses peralihan tersebut harus dipastikan melalui proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.  Salah satu prosedur yang harus dilalui menurut Agus adalah proses uji tuntas atau due diligence terkait dengan kondisi perusahaan tersebut saat ini.

Hal tersebut dilakukan agar ketika sudah beralih nantinya, Pemprov DKI dapat menentukan langkah yang tepat untuk memperbaiki perusahaan tersebut. Sehingga akhirnya dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

"Kita dukung dan kita minta untuk dimulai due diligence karena di neracanya PPD kan ada audit reportnya, ada aset, ada kewajiban itu harus dilakukan due diligence," ujar Menkeu di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (7/3).

Proses uji tuntas tersebut, lanjut Menkeu, bisa dilakukan dengan menggandeng otoritas-otoritas terkait dengan pemeriksa keuangan, misalnya BPKP. Kementerian BUMN, menurutnya, juga harus terlibat dalam proses tersebut sehingga nantinya bisa lebih transparan dan akuntabel.

Menkeu mengatakan, Kementerian Keuangan sudah mengirim surat kepada Pemprov DKI Jakarta terkait hal tersebut. Surat tersebut intinya meminta penegasan kepada Pemprov DKI terkait niatan tersebut. "Kita sudah kirim penegasan ke DKI, saya kembalikan itu pada pemda DKI yang tentunya bekerja sama dengan instansi terkait seperti BPKP atau Kementerian BUMN," tutupnya. (rja)