Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Gelar Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Sulbar

Mamuju, 02/06/2016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis (02/06). Acara ini merupakan penyelenggaraan ke-16 dari rangkaian seminar yang menurut rencana digelar di 32 kota di seluruh Indonesia.

Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi terkini mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, antara lain meliputi kebijakan fiskal, kebijakan transfer ke daerah, serta perkembangan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Forum ini juga diharapkan dapat menghasilkan solusi bagi peningkatan kapasitas fiskal untuk kesejahteraan Provinsi Sulawesi Barat.

Peserta yang diundang meliputi perwakilan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kota dan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Perwakilan Kementerian/Lembaga di Provinsi Sulawesi Barat, serta kalangan akademisi.

Seminar diawali dengan sambutan dari Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja dan dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Asisten III Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Djamilah. 

“Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat selalu meningkat, yang sayangnya diiringi dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, hasil pertumbuhan sebagian besar masih dinikmati oleh kalangan tertentu, sehingga perlu upaya lebih sungguh-sungguh lagi dalam membangun ekonomi kerakyatan,” ujar Plh. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya. 

Seminar menghadirkan narasumber Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Didik Kusnaini; Kepala Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Ubaidi S. Hamidi; Ekonom Universitas Hasanuddin Tadjuddin Parenta; dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Agussalim Tamadjoe. (rsha)