Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu, Kemendagri dan BI Perkuat Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Jakarta, 22/04/016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gubernur BI Agus Martowardojo pada Jumat (22/4) di Jakarta.

Ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini difokuskan pada tiga kegiatan strategis. Pertama, sinkronisasi dan sinergi kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah melalui percepatan implementasi program reformasi struktural. Kedua, pertukaran data dan informasi serta analisis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Terakhir, pembentukan Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (Forum KEKD).

Melalui forum tersebut, berbagai isu strategis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan daerah akan dibahas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan atau arahan-arahan strategis bagi kepentingan daerah. Selain itu, Forum KEKD tersebut diharapkan dapat lebih mengintegrasikan berbagai forum, kegiatan dan inisiatif terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan di daerah yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Menurut Menkeu, MoU ini akan memberikan dasar untuk bersama-sama memperkuat perencanaan pembangunan ekonomi di daerah, mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, mendorong berkembangnya sektor riil dan industri bernilai tambah tinggi. Selain itu, MoU ini juga diharapkan dapat mengakselerasi upaya-upaya untuk mengatasi persoalan struktural guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing usaha di daerah, yang didukung oleh sistem pembayaran yang andal dan efisien, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menambahkan, Kemenkeu sendiri telah mempunyai program Regional Economist untuk mensinergikan para ekonom di daerah agar dapat mendukung sosialisasi kebijakan ekonomi pusat ke daerah, serta menampung inisiatif-inisiatif lokal. "Untuk ke depannya pertumbuhan ekonomi harus lebih di-drive oleh peran serta APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," ujar Menkeu.

Sebagai informasi, nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijakan I Pemerintah, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). MoU ini diperlukan sebagai dasar  pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang lebih solid dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.

Hal tersebut sejalan dengan peran daerah yang semakin penting dalam perekonomian nasional sejak kebijakan desentralisasi daerah digulirkan pada tahun 1999. Peran daerah juga semakin strategis dengan terus meningkatnya jumlah alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa yang mendekati anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Oleh karena itu, sinergi antara Kemenkeu, Kemendagri dan BI ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran Kantor Perwakilan Dalam Negeri BI bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Perwakilan Kemenkeu di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan penguatan pengelolaan keuangan di daerah.(wln)