Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Lakukan Penguatan Sinergi untuk Ciptakan Regulasi yang Kuat

Jakarta, 26/06/2019 Kemenkeu – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk menciptakan regulasi yang kuat serta memberikan pelayanan guna mempermudah para Wajib Bayar (WB) dan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo pada saat konfrensi pers bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Selasa (25/06). Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu menyampaikan bahwa reformasi terus dilakukan Kemenkeu untuk mempermudah para pelaku usaha yang patuh untuk mendapatkan berbagai kemudahan dalam perpajakan, kepabeanan, cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Program sinergi ini bertujuan untuk membangun ekosistem kepatuhan dan memberikan pelayanan kemudahan dalam berusaha.

Wamenkeu menekankan bahwa penguatan sinergi ini dilandasi oleh Undang-undang Pajak, Undang-undang Bea Cukai, dan Undang-undang PNBP. "Jadi pertama kita beri fairness dulu keadilan baik di Pajak, Bea Cukai dan PNBP. Setelah itu diberi kemudahan dengan demikian mereka digiring supaya patuh. Dengan patuh penerimaan negara akan meningkat dan optimal, sehingga ketahanan fiskal bisa terwujud, kalau fiskal kuat negara kuat negara bisa sejahtera,” ungkap Wamenkeu.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan bahwa dengan sinergi bersama ini dapat meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, pelayanan akan menjadi satu sehingga akan menghemat waktu dan tenaga. “ Kami yakin karena dari waktu ke waktu, kelompok yang enggak patuh jadi masuk patuh,’ ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menambahkan bahwa misalkan ada perusahaan yang melakukan tindakan di luar kepatutan, maka akan kita lakukan join investigasi. “Kedepan, selain investigasi secara sendiri-sendiri kita akan lakukan investigasi dengan menggunakan dasar hukum yang bersama-sama. Jadi pasal tuduhannya akan berlapis. Undang-undang Kepabeanan, Undang-undang Pajak, tentunya Undang-undang PNBP sehingga ini akan dilakukan secara sinergis,” ungkapnya. (hr/ds)