Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Launching PP tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah

Jakarta, 20/12/2016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan launching Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Peluncuran dilakukan di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (20/12).

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, PP tersebut merupakan sebuah peraturan yang telah lama dinantikan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah, khusunya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“PP Nomor 38 Tahun 2016 ini merupakan peraturan yang telah lama dinantikan, selama 12 tahun sejak terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dalam periode tahun 2003 hingga semester I-2016, BPK telah menemukan kerugian negara sebesar Rp1,7 triliun. Dari jumlah tersebut, ada empat kategori tingkat penyelesaian, yaitu pertama, angsuran sejumlah Rp155,03 miliar, atau sekitar 9 persen. Kedua, pelunasan sejumlah Rp417,20 miliar, atau sekitar 24 persen. Ketiga, penghapusan sejumlah Rp9,56 miliar, atau sekitar 1 persen. Terakhir, sisa sejumlah Rp1,12 triliun atau sekitar 66 persen.

“Sisa sebesar Rp1,12 triliun tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan harus segera diselesaikan,” tegasnya. Oleh karena itu, ia menilai lahirnya tersebut dapat mempercepat penyelesaiannya.

Sebagai informasi, PP Nomor 38 Tahun 2016 juga mengamanatkan pembentukan peraturan menteri/pimpinan lembaga dan peraturan menteri dalam negeri untuk mengatur lebih lanjut teknis tuntutan ganti kerugian negara/daerah.

Wamenkeu berharap, PP tersebut dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).(nv)