Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Masih Mengkaji Percepatan Pengajuan APBN-P

Jakarta, 28/02/2013 MoF (Fiscal) News – Krisis ekonomi global yang belum membaik membuat beberapa asumsi makro meleset dari target yang ditetapkan dalam APBN. Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih perlu mengkaji perlu atau tidaknya percepatan pengajuan APBN-P. Pasalnya, asumsi-asumsi APBN-P 2013 adalah perhitungan selama satu tahun. “Karena ini kan masih awal tahun, kami belum bisa melihat apakah selisih itu merupakan selisih yang akan berdampak setahun ke depan atau tidak. Jadi kita masih mengkaji,” ujar Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo.

 

Perkembangan ekonomi Indonesia pada awal tahun dan evaluasi kinerja pemerintah juga menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan APBN-P. Selain itu, Pemerintah juga akan mengamati subsidi energi, termasuk didalamnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi listrik. “Kita juga perlu menyepakati untuk pos-pos yang benar-benar penting kalau mau melakukan APBN-P,” kata Menkeu.

 

Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menyatakan realisasi subsidi BBM sampai 15 Februari 2013 baru mencapai Rp3,4 triliun dari total subsidi  Rp193,8 triliun, sedangkan untuk subsidi listrik telah mencapai Rp7,3 triliun dari total subsidi sebesar Rp80,9 triliun. Menurutnya, besaran subsidi tersebut masih berada di titik normal. "Nanti biasanya di akhir-akhir tahun baru meningkat," ujar Agus Suprijanto. (nic)