Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Raih Predikat Memuaskan Atas Akuntabilitas Kinerjanya

Jakarta, 16/12/2015 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memperoleh penghargaan atas akuntabilitas kinerjanya. Tahun ini, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenkeu berhasil memperoleh predikat A atau memuaskan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12).

Seperti diketahui, mulai tahun 2010, Kementerian PANRB secara rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah provinsi. Proses evaluasi dilakukan dengan melihat seluruh aspek yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah, sehingga mampu membangun etos kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, tahun ini terdapat empat K/L dan dua pemerintah provinsi yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai di atas 80. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB tercatat, dari 86 K/L yang dievaluasi, Kemenkeu berhasil meraih nilai tertinggi, yaitu 83,59. Sementara, tiga K/L lain yang juga meraih predikat memuaskan  yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, dua provinsi yang meraih predikat memuaskan adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi instansi yang telah memberikan kinerja terbaik bagi kelangsungan pemerintahan. "Pekerjaan kita dievaluasi dan dinilai. Gunanya adalah bagi yang A tetap mempertahankan, yang di bawah agar dapat mencapai lebih baik lagi," katanya.

Ia menambahkan, semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut. “Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, ia juga menegaskan agar seluruh instansi pemerintah dapat membangun etos kerja mengutamakan hasil yang memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Seluruh anggaran yang dikelola harus benar-benar digunakan bagi kepentingan publik dan berorientasi pada hasil. “Kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga  kesesuaian dengan hasil yang diperoleh,” katanya.(nv)