Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Selenggarakan APEC Workshop on Infrastructure

Makassar, 22/04/2013 MoF (Fiscal) News -  Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan APEC Workshop on Infrastructure pada 22-23 April 2013 di Makassar, Sulawesi Selatan. Workshop ini merupakan salah satu rangkaian pertemuan para Menteri Keuangan APEC tahun 2013 yang puncaknya akan diselenggarakan di Bali pada September mendatang, di mana Indonesia bertindak sebagai ketuanya.

 
Workshop yang dihadiri oleh 21 utusan negara APEC ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi para pengambil kebijakan di anggota ekonomi APEC mengenai isu-isu infrastruktur yang difokuskan pada penyusunan proyek-proyek infrastruktur yang bankable. Workshop dibuka dengan sambutan dan keynote speech oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Andin Hadiyanto, yang dilanjutkan dengan pembahasan materi dan diskusi  antara para peserta workshop.
 
APEC Workshop on Infrastructure rencananya akan dibagi dalam lima sesi. Pada sesi pertama, akan dilakukan pembahasan mengenai hambatan-hambatan dalam meningkatkan investasi infrastruktur dari sektor swasta. Sektor swasta sendiri dinilai dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi infrastruktur di kawasan regional. Terlebih, dengan kondisi saat ini, banyak negara yang terkena dampak krisis keuangan global. Sesi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di antara peserta tentang pentingnya inisiatif para menteri keuangan untuk meningkatkan investasi infrastruktur di kawasan APEC dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penyeimbang perekonomian global. Dalam sesi ini juga, para peserta didorong untuk mengidentifikasi hambatan untuk meningkatkan investasi infrastruktur oleh sektor swasta dan berbagi ide tentang bagaimana untuk menghadapi tantangan tersebut.
 
Sesi kedua akan membahas kerangka peraturan dan manajemen risiko keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Sebuah kerangka peraturan yang baik dan manajemen risiko yang tepat memegang peran penting untuk menarik peningkatan investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Dalam sesi ini, para peserta akan mendapatkan wawasan dari pengalaman negara lain tentang regulasi dan manajemen risiko untuk mendukung peningkatan partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur.
 
Sesi ketiga akan diselenggarakan pada hari Selasa (23/4) besok, yang akan membahas metodologi dan best practice  dalam menjamin kelayakan pemilihan proyek. Pemilihan proyek adalah tahap penting dalam keberhasilan proyek-proyek infrastruktur. Kurangnya praktik seleksi proyek yang berkualitas di banyak negara nantinya akan berdampak pada pertumbuhan investasi infrastruktur. Dalam sesi ini, para peserta akan membahas bagaimana mereka memprioritaskan dan memilih proyek dan berbagi pengalaman tentang proses dan institusi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemilihan proyek yang lebih luas.
 
Dalam sesi selanjutnya, akan dilakukan pembahasan mengenai penyiapan unit Public Private Partnership (PPP) sebagai persiapan dukungan proyek. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proyek-proyek infrastruktur yang bankable dan unit PPP yang dapat diterapkan. Sumber daya yang baik dan unit PPP yang efektif dapat memainkan peran kunci dalam membangun lingkungan bisnis yang menarik untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Instansi pemerintah juga dapat berperan dalam menciptakan pengaturan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung unit PPP. Pada sesi ini, akan ada sharing pengalaman dari beberapa unit PPP, di mana peserta akan didorong untuk membahas bagaimana negara-negara APEC dapat menyiapkan sumber daya yang baik dan unit PPP yang kredibel serta bagaimana upaya-upaya ini dapat diterapkan pada proyek-proyek infrastruktur yang sebenarnya.
 
Sesi terakhir adalah penyusunan langkah-langkah ke depan untuk dibahas pada level pertemuan APEC berikutnya.(lg/anh)