Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Selenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini di Banjarmasin

Banjarmasin, 03/05/2016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Selasa (3/5). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi terkini mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, seperti kebijakan fiskal, kebijakan transfer ke daerah, maupun perkembangan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Seminar dibuka dengan sambutan dari Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Adijanto. dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan amanah yang lebih luas untuk mengelola pasar dan stabilisasi harga komoditas pangan di wilayahnya, agar dapat menjaga stabilitas inflasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Sementara itu, dalam keynote speech-nya, Asisten II Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Mariatul Asiah menyatakan bahwa anggaran transfer ke daerah untuk Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dari sebesar Rp15,29 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp16,46 triliun pada tahun 2016 ini. Selain itu, pada tahun 2016 ini, 1.866 desa di seluruh Kalimantan Selatan juga mendapatkan dana desa sebesar Rp1,125 triliun. Ia berharap, penambahan dana transfer ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan tersebut dapat meningkatkan roda perekonomian sampai ke pelosok desa.

Seminar ini merupakan penyelenggaraan ke-12 dari rangkaian kegiatan seminar yang akan dilaksanakan di 33 kota di seluruh Indonesia. Peserta seminar meliputi perwakilan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota dan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Kementerian/Lembaga di Provinsi Kalimantan Selatan, serta kalangan akademisi.
 
Pelaksanaan seminar ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan ekonomi, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebijakan Kementerian Keuangan.(nv)