Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Selenggarakan Seminar Regional Economist di Semarang


Semarang, 10/10/2013 MoF (Fiscal) News - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan ‘Seminar Kebijakan Fiskal 2013 dan Perkembangan Ekonomi Terkini’ pada Kamis (10/10) di Hotel Gumaya, Semarang.

Seminar ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan demi memajukan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Seminar dihadiri oleh 280 peserta yang antara lain adalah pejabat vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah, pejabat daerah setempat, para ekonom, serta civitas akademika. Kegiatan regional economist di Semarang ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan regional economist yang sebelumnya telah diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia, seperti Jayapura, Yogyakarta, Banda Aceh, Pekanbaru, Medan, Pangkal Pinang, Malang, Balikpapan, Maluku, Bengkulu, Palangkaraya, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bandar Lampung.

Dalam welcome speech-nya, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro M. Nasir berharap seminar ini dapat memberikan pencerahan bagi para regional economist, sehingga tidak terjadi lagi disparitas proyeksi ekonomi. “Dengan adanya seminar ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan penilaian dari para regional economist di wilayah Semarang dan sekitarnya, sehingga tidak terjadi disparitas proyeksi ekonomi antara pusat dan daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam keynote speech-nya, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perbendaharaan Boediarso Teguh Widodo menyatakan bahwa regional economist merupakan katalisator pembangunan nasional. “Dengan kegiatan ini kita menjaring para regional economist, sehingga dapat bersama-sama memberikan masukan terkait kebijakan publik yang dikeluarkan Kemenkeu yang berdampak luas kepada masyarakat,” urainya.

Ia menambahkan, peran yang diharapkan dari para regional economist antara lain adalah untuk menginformasikan kebijakan pusat kepada daerah; mengidentifikasi potensi dan masalah pada setiap daerah serta menjadi konsultan ekonomi Kemenkeu, dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Kemenkeu pada setiap daerah.(rsa)