Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Sosialisasikan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Jakarta, 16/06/2016 Kemenkeu - Stabilitas Sistem Keuangan merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan sebagai upaya mewujudkan sembilan prioritas Nawa Cita, khususnya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik melalui penguatan sektor keuangan.

Oleh karena itu, koordinasi yang kuat antarlembaga dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan mutlak diperlukan agar sistem keuangan di Indonesia berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

"UU PPKSK menitikberatkan pada upaya pencegahan krisis, terutama melalui pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap bank sistemik,” ungkap Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam sambutannya pada acara Sosialisasi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (16/06).

Selanjutnya, Menkeu menjelaskan mengenai pengertian bank sistemik menurut UU PPKSK dan menegaskan bahwa permasalahan bank tersebut harus diselesaikan dengan konsep bail-in, yaitu penanganan permasalahan dengan menggunakan sumber daya bank tersebut sendiri dan kontribusi perbankan.
 
Oleh karena itu, Pemerintah mengimbau pemilik dan pengelola bank untuk memiliki komitmen yang lebih kuat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut dapat diwujudkan terutama dengan meningkatkan pelaksanaan praktik perbankan yang prudent serta meningkatkan peranan bank dalam menghadapi perubahan gejolak, baik yang bersifat idiosyncratic ataupun yang sistemik.(ws)