Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Terbitkan PMK Perubahan tentang Dealer Utama

Jakarta, 12/01/2016 Kemenkeu – Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 234/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan evaluasi Dealer Utama, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas Dealer Utama berdasarkan tata kelola yang baik.


Beberapa perubahan yang terjadi yaitu pertama, perubahan pasal 5 yang menyatakan kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menerima atau menolak permohonan Bank atau Perusahaan Efek menjadi Dealer Utama dengan mempertimbangan rekam jejak Bank atau Perusahaan Efek yang mengajukan permohonan sebagai calon Dealer Utama, termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan,  dan/atau efektifitas penerapan sistem Dealer Utama.


Kedua, Pasal 5A menerangkan apabila Dealer Utama melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi dan/atau bentuk restrukturisasi/reorganisasi lainnya, maka Dealer Utama menyampaikan pemberitahuan  kepada Menteri Keuangan untuk dapat ditunjuk kembali menjadi Dealer Utama sepanjang tidak terdapat perubahan terkait pemenuhan persyaratan sebagai Dealer Utama.


Ketiga, Pasal 7A menegaskan kewajiban Dealer Utama untuk menjaga hubungan kemitraan dengan Pemerintah RI yang berlandaskan pada asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan dan memperhatikan kepentingan NKRI. “Pengecualian diberlakukan terhadap Surat Perbendaharaan Negara tenor 3 (tiga) bulan dalam perhitungan kewajiban aktivitas Dealer Utama pada lelang SUN di pasar perdana termaktub dalam Pasal 7B,” tambah Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rabu (11/01).


Dengan penyempurnaan peraturan tersebut, diharapkan peran Dealer Utama dalam pengembangan pasar Surat Utang Negara (SUN) semakin efektif dan meningkat, termasuk dalam peningkatan likuiditas, efisiensi dan transparansi di pasar sekunder SUN. (as/rsa)


Informasi Selengkapnya: Pokok-Pokok Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Dealer Utama