Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Terbuka dengan Dinamika Terkait PMK 267

Jakarta, 22/01/2016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai fasilitator, mendukung kebijakan Kementerian Pertanian untuk memproteksi industri dalam negeri. Terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 267, pengaturan dalam PMK dimaksud agar lebih dinamis dalam mengikuti dinamika di lapangan.


 “Sebenarnya dari frame aturan, ini didelegasikan ke PMK untuk kriterianya, sehingga ini bisa lebih dinamis. Karena kalau PP nanti saat perubahan butuh harmonisasi dan lain-lain. Ini kita turunkan di PMK, misalnya ada dinamika di lapangan yang butuh perubahan akan lebih mudah,” jelas Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti.


Sebagai informasi, PMK ini merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah nomor 81 dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) pasal 16B. Dalam UU, ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN disebut barang strategis. Setelah ada PP-nya, untuk masalah spesifik akan diatur kembali dalam PMK.


Kemenkeu sendiri menyampaikan keterbukaannya dalam berdiskusi dengan sektor terkait jika dirasa perlu penyesuaian dalam PMK ini. “Karena ini PMK, Kemenkeu sangat terbuka dengan dinamika itu. Jika kondisi yang terjadi sekarang berbeda, silahkan saja dari sektornya memberikan usulan, nanti kita kaji bersama yang pasnya dimana,” tegas Astera. (as)