Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Tingkatkan Pengawasan pada Importasi Tekstil dan Produk Tekstil

Jakarta, 10/11/2016 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan koordinasi dan supervisi terkait bidang kepabeanan dan cukai. Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian/Lembaga terkait serta Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kemenkeu, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merumuskan penyempurnaan kebijakan prosedur importasi tekstil dan produk tekstil.

"Kita akan terus melakukan penyempurnaan proses bisnis, melakukan penegakan hukum untuk bidang-bidang kegiatan yang dianggap merugikan bisnis dalam negeri," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Aula Gedung Djuanda Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta pada Kamis (10/11).

Salah satu hal yang akan dilakukan adalah menghilangkan impor borongan atau gelondongan, terutama barang bekas. "Untuk perusahaan-perusahaan yang akan melakukan impor tekstil secara legitimate, mereka harus melakukannya dengan izin yang formal," tambah Menkeu.

Ke depannya, pemerintah berharap industri tekstil tidak merasa dirugikan dan dapat tercipta pasar yang baik di dalam negeri. Di sisi lain, ini dapat menjadi shock teraphy bagi pelaku. "Kita akan melakukan beberapa tindakan yang memberikan sinyal tegas kepada para importir tekstil, apalagi yang selama ini suka menghindari pungutan dan penghindaran kepada pemerintah," ungkap Menkeu. (as)