Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kemenkeu Tunggu Respons OJK Terkait Kasus Penipiuan Berkedok Investasi

Jakarta, 06/03/2013 MoF (Fiscal) News – Maraknya kasus penipuan dengan kedok investasi saat ini dikhawatirkan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap akses keuangan. Selain itu, hal ini juga mengancam rencana pemerintah untuk memperluas keterbukaan akses financial inclusion (keuangan inklusif) bagi masyarakat dari segala lapisan. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) menginginkan agar masalah tersebut dapat segera diselesaikan hingga tidak meresahkan masyarakat. Hal ini ia sampaikan di Jakarta pada Selasa (5/2). 

Menkeu mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengkaji kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan dari kasus penipuan tersebut. “Saya masih menunggu laporan dan kajian dari BKF (Badan Kebijakan Fiskal) terkait itu,” jelasnya. Selain itu, Menkeu juga meminta otoritas terkait untuk berperan aktif dalam menangani masalah tersebut, sehingga financial inclusion  bagi masyarakat dapat dipercepat dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. “Mungkin yang relevan untuk memberikan respon itu adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dari Kementerian Perdagangan,” tuturnya. 

Seperti diberitakan, kasus investasi emas dari Raihan Jewellery baru-baru ini mencuat ke permukaan. Hal tersebut terjadi setelah nasabahnya melaporkan pengurus Raihan Jewellery kepada pihak kepolisian lantaran bonus yang dijanjikan tidak lagi diterima sejak Januari 2013. Selain itu, Raihan Jewellery juga mangkir untuk membeli kembali emas dari investor. Sejak beroperasi tahun 2010, Raihan Jewellery diperkirakan telah mengumpulkan dana masyarakat hingga Rp13,2 triliun lewat penjualan 2,2 ton emas.

Sebelumnya, Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) juga sukses menggalang dana  besar dari investor. Perusahaan yang mengklaim memiliki pertambangan emas di Afrika dan Amerika Latin ini memiliki sekitar 40.000 nasabah dengan dana sekitar Rp500 miliar. VGMC telah dilaporkan nasabahnya ke OJK karena tidak lagi memberikan dividen yang dijanjikan. Yang tidak kalah menghebohkan adalah kasus Koperasi Langit Biru (KLB). Jumlah kerugian dari koperasi yang memutar dana masyarakat di bisnis daging itu mencapai Rp6 triliun.(nic)