Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kementerian Keuangan Bagi Pengalaman Reformasi Birokrasi ke Kementerian Agama

Jakarta, 12/04/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir di Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2017, di Sultan Hotel and Residence pada hari Selasa (11/04). Menkeu memaparkan pengalaman reformasi birokrasi yang terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan berbagi cerita tersebut agar Kemenag dapat memetik esensi, untuk membantu proses reformasi birokrasi di tubuh organisasinya.


Menurut Menkeu, sebuah reformasi membutuhkan sebuah tujuan yang jelas, yang nantinya dapat diterjemahkan dalam rencana-rencana implementasi yang dapat dimonitor serta diukur. Dalam reformasi, sebuah institusi tidak cukup hanya mengikuti institusi lain, tetapi juga harus memiliki jiwa sendiri. Sehingga nantinya, institusi tersebut tidak hanya “meminjam” tetapi juga ikut “menggerakkan”. "Reformasi harus punya jiwa," kata Menkeu.


Terkait Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) di Kemenkeu(Kemenkeu), Menkeu menjelaskan bahwa momentumnya dimulai dari perubahan fundamental dalam pengelolaan keuangan negara, melalui lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Cita-cita agar menjadi Kemenkeu terbaik di dunia juga menjadi dasar RB Kemenkeu. "Trust adalah esensi yang penting," tambah Menkeu.


Demi mewujudkan “kepercayaan” dari stakeholders, maka Kemenkeu mengaplikasikan 5 nilai yaitu  integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Dari 5 nilai tersebut, Kemenkeu menerjemahkannya menjadi reformasi organisasi, reformasi sumber daya manusia, dan reformasi pengukuran kinerja. Oleh karena itu, Menkeu menggarisbawahi agar reformasi dilakukan dan dikonsep sendiri, agar timbul rasa memiliki yang menjadi “roh” pada perubahan tersebut. "Untuk Kementerian Agama harus mencari apa roh dari perubahan itu," saran Menkeu sebagai tambahan.


Sebagai informasi, perjalanan RBTK di Kemenkeu sudah melalui 4 tahap yaitu periode I (2002-2006) terkait reformasi pengelolaan keuangan negara dan moderenisasi administrasi perpajakan; periode II (2007-2012)  terkait integrasi 3 pilar RB Kemenkeu dengan integrasi 8 area perubahan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; periode III (2012-2016) terkait penetapan dan implementasi Cetak Biru RBTK mengenai 87 inisiatif Transformasi Kelembagaan dan 9 arah kebijakan Transformasi Organisasi; serta periode IV terkait penetapan 20 Inisiatif Baru dalam rangka penguatan implementasi Program RBTK Kemenkeu. (yog/as)