Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kepala Bappenas Promosikan Public Private Partnership ke Perth

Perth, 21/06/2017 Kemenkeu - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mempresentasikan peluang investasi di Indonesia dalam sesi breakfast meeting dengan kalangan bisnis dari Australia Barat Parmelia Hotel, Perth (19/06). Di hadapan sekitar 80 tamu yang hadir, ia menyampaikan perkembangan ekonomi dan pembangunan terkini di Indonesia dan memaparkan situasi dan kondisi Indonesia yang sangat positif untuk investasi. Kunjungannya ke Australia Barat merupakan bagian awal dari rangkaian kegiatan ke beberapa kota di Australia yang diadakan oleh Australia Indonesia Business Council (AIBC) dan difasilitasi oleh Perwakilan-Perwakilan RI di Australia.

Dalam presentasinya, ia menekankan potensi ekonomi Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa, belum tergarap optimal karena konektivitas yang terbatas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang masif diperlukan. Pemerintah RI memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan GDP terbesar keempat di dunia tahun 2045 dengan pertumbuhan ekonomi 5,1% per tahun. Menteri Bambang menawarkan beberapa opsi pembiayaan bagi investor yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia yaitu melalui skema Public Private Partnership (PPP) dan Equity Financing.

Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri, ia menunjukkan sektor-sektor yang membutuhkan investasi besar dan dinilai cukup menarik, antara lain infrastruktur jalan tol, pelabuhan dan bandara, pariwisata, dan fasilitas publik yang membutuhkan keterlibatan swasta dalam pendanaannya seperti penyediaan air bersih dan rumah sakit.

Melengkapi paparan Kepala Bappenas tersebut, Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang turut mendampingi tim Bappenas menjelaskan kemudahan berinvestasi di Indonesia sejak adanya One Stop Service. Dengan adanya jasa One Stop Service, proses penerbitan lisensi bisnis/investasi yang semula memakan waktu lama dapat selesai dalam waktu 3 bulan. Langkah tersebut merupakan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan lingkungan yang bersahabat bagi investor asing di Indonesia. (nr/dns)