Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kepala BKF Jelaskan APBN 2021 pada Seminar Internasional Masyarakat Ekonomi Jawa Barat

Jakarta, 25/11/2020 Kemenkeu - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu dalam acara West Java Economic Society International Seminar bertema "Post-Pandemic Economic Recovery: Policies and Actions" pada Rabu, (25/11) menyampaikan kebijakan anggaran APBN 2021. West Java Economic Society (WJES) atau Masyaraakat Ekonomi Jawa Barat (Jabar) merupakan gabungan Bank Indonesia Jawa Barat bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung dan para akademisi berbagai disiplin ilmu yang berinisiatif memberikan kontribusi bagi perekonomian Jabar melalui sumbangan ilmu dan pemikiran.

"Pemerintah arahkan kebijakan APBN 2021 untuk akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi. Prioritas terutama untuk sektor SDM, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur. Kita harapkan sektor-sektor ini bisa membantu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah juga akan fokus ke ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur ICT, serta perhatian kepada sektor pariwisata," jelas Febrio. 

Lebih rinci, anggaran yang disiapkan untuk bidang pendidikan sebesar Rp550 triliun, kesehatan Rp169,7 triliun, perlindungan sosial Rp421,7 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, infrastruktur Rp413,8 triliun, TIK/ICT Rp29,6 triliun dan pariwisata Rp15,7 triliun.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga masih akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan alokasi anggaran total Rp372,1 triliun yang digunakan untuk bidang kesehatan Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, dukungan UMKM Rp48,8 triliun, insentif dunia usaha Rp20,4 triliun, sektoral dan Pemda Rp152,4 triliun serta pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun. (nr/ds)