Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kepatuhan Pajak dan Persaingan Usaha Sehat Menjaga Daya Beli Masyarakat

Jakarta, 03/03/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekecewaannya kepada para importir daging beku yang tidak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini disampaikan Menkeu pada sambutannya di acara penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Keuangan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Aula Juanda Kementerian Keuangan, Kamis (02/03).

Tahun 2015, terdapat 56 importir dengan jumlah impor sebanyak 44.673,9 ton dan pada tahun 2016 melonjak luar biasa tinggi di angka 155.070,2 ton. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang tidak meningkat sebanyak dua kali lipat,seharusnya harga turun.

Dari tahun 2013, tercatat setiap tahun PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 badan pelaku usaha impor daging beku mengalami penurunan padahal jumlah impor mengalami peningkatan tajam. Selain itu, para Wajib Pajak (WP) importir daging beku bahkan tidak lapor SPT. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemeriksaan kesesuaian volume impor yang dilaporkan dalam dokumen impor dengan yang dilaporkan pada dokumen pajak.

“Kalau pengusaha ini melakukan kartel dan bahkan saya juga suspect penghindaran pajak karena setoran pajaknya nggak banyak, saya kesal,” ungkap Menkeu.

Melihat hal ini, Menkeu bekerja sama dengan Menteri Perdagangan (Mendag) memperhatikan ijin impor dari pengusaha dan dicatat konsistensi volume aktivitasnya. Untuk diketahui, 81% importir daging beku yang terdaftar dengan KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) menggunakan KLU yang tidak berhubungan dengan bisnis perdagangan impor sapi. Contohnya KLU yang didaftarkan adalah impor barang elektronik tapi yang masuk daging sapi.

“Berbagai tingkah laku kartel yang betul-betul merugikan masyarakat adalah musuh kita bersama. Seluruh jajaran Pemerintah akan bekerja sama,” ujarnya. (ma/nr)