Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Keputusan MK Terkait APBN Dinilai Sudah Pas

Jakarta, 30/05/2014 MoF (Fiscal) News - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memangkas kewenangan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini dikeluarkan sebagai jawaban atas permohonan uji materi sejumlah pasal Undang-Undang (UU) nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


Menanggapi hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut baik putusan yang diambil oleh MK. "Apakah kewenangan DPR sejauh itu? Lantas bedanya apa antara eksekutif dan legislatif, kalau rancu tidak jelas batasnya antara pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legistlf, ada fungsi budgeting dan pengawasan, tapi ini tidak tepat dan memiliki masalah," kata Presiden.


Keputusan MK dianggap telah memberikan batasan yang jelas antara kewenangan DPR dan pemerintah dalam pembahasan APBN. Presiden mengatakan siap menjalankan putusan MK yang telah mengubah peran dan kewenangan DPR, khususnya menyangkut penyusunan dan penetapan APBN. Presiden juga mengatakan, putusan MK tersebut pasti akan berimplikasi pada pembatasan ruang gerak DPR dalam penyusunan APBN. "Ada implikasinya. Kita akan mendengarkan dari Menteri Keuangan apa yang mesti kita sesuaikan. Harapan saya, selalu hormat dan menjalankan putusan," jelas Presiden.


Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengingatkan bahwa situasi perekonomian global belum aman. Pemerintah harus cermat dalam penyusunan APBN. Apalagi, tahun 2013 lalu, semua negara berkembang mengalami tantangan ekonomi termasuk Indonesia. "Kita harus siapkan mental, meski kita berusaha sekuat tenaga untuk jaga ekonomi kita tumbuh 5-6 persen," ujar Presiden. (nic)