Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kerangka Ekonomi Makro 2018 untuk Dukung Perekonomian Lebih Kokoh

Jakarta, 23/05/17 Kemenkeu - Pemerintah telah menetapkan Kerangka Ekonomi Makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Melalui KEM, rancangan APBN diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan yang mendukung perekonomian kokoh, kuat, berdaya saing tinggi, mampu menciptakan kesempatan kerja serta mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.


Salah satu kerangka yang ditetapkan pemerintah adalah sasaran pertumbuhan di kisaran 5,4-6,1 persen, utamanya untuk mendorong pemerataan ke kawasan timur dan perbatasan Indonesia. “Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan juga daerah-daerah lain yang masih tertinggal,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR-RI pada Jumat (19/05).


Selain itu, pemerintah tingkat inflasi dijaga pada rentang 3,5+-1 persen, agar dapat mendorong perekonomian domestik untuk menjadi lebih efisien dan berdaya saing. Inflasi yang rendah ini juga akan menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraannya.


Sementara itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga akan menjaga nilai tukar Rupiah agar berada di tingkat yang aman pada rentang Rp13.500 - Rp13.800 per dolar AS. Menkeu berharap depresiasi Rupiah tidak selalu dilihat sebagai hal negatif. Karena pada kisaran tertentu, depresiasi nilai tukar akan berdampak positif bagi perbaikan daya saing produk Indonesia.


Jika kinerja perekonomian nasional membaik dan laju inflasi serta nilai tukar terjaga, maka tekanan-tekanan yang berasal dari ketidakpastian perekonomian global dapat diminimalisir. Menurut Menkeu, hal ini yang mendukung pemerintah menetapkan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 4,8-5,6% serta asumsi harga minyak mentah Indonesia pada kisaran USD 45-60 per barel. Sementara itu, asumsi lifting minyak dan gas bumi pada 2018 diperkirakan mencapai 1.965-2.050 ribu barel per hari.


Namun, Menkeu mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia juga akan bergantung pada kondisi sosial politik di tanah air. Kondisi ini akan mencerminkan dinamika domestik yang akan menghantarkan Indonesia dapat maju mendekati cita-cita pendirian negeri. "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," ungkapnya. (ws/as)