Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Kerjasama Kemenkeu dan Polri untuk Stabilitas Indonesia

Jakarta, 10/05/2017 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum kepada mahasiswa S1, S2, S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)-PTIK mengenai tantangan fiskal dalam pembangunan indonesia.

Dalam kuliahnya, Menkeu menjelaskan bahwa tantangan ekonomi yang relevan saat ini adalah tingkat kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan ketimpangan antar daerah. Menurutnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertugas untuk menjaga kestabilan negara dalam hal keamanan nasional, bertugas untuk menjaga kestabilan negara dalam hal pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Polri harus terus bekerjasama untuk menjaga stabilitas negara ini agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik.

"Ekonomi Indonesia tentu tidak hanya tergantung dari kegiatan ekonomi saja. Suatu ekonomi akan menjadi baik dan meningkat dengan bagus apabila kepastian hukum dan ketertiban hukum terjaga, keamanan terjaga," papar Menkeu di auditorium Gedung STIK-PTIK, Rabu (10/05)

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa ditengah kondisi perekonomian global yang tidak pasti, Asia merupakan kawasan yang dianggap relatif aman sehingga pertumbuhan serta kinerja ekonominya masih berjalan dengan baik. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN tentu perlu menjaga agar tetap menjadi kawasan yang tertib, aman, dan damai supaya dapat terus berkembang dengan baik.

APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi haruslah kredibel dan dapat merespond apabila terjadi masalah. Untuk menstabilkan ekonomi, pemerintah harus dapat mengumpulkan pajak yang sebesar-besarnya. Tetapi tingkat kepatuhan pembayar pajak masih relatif rendah.

Menkeu juga menjelaskan bahwa reformasi perpajakan perlu dilakukan, menurutnya perpajakan tidak hanya untuk mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memeratakan pembangunan. Sebagai contoh, penerimaan pajak terbesar dari pulau Jawa tetapi dibelanjakan untuk seluruh Indonesia, sehingga pajak  menjadi alat pemersatu bangsa.

"Saya sangat berharap bisa kerjasama dari sisi ketertiban, keamanan dan enforcement atau penegakan hukum dengan Polri dalam rangka mengelola APBN, dari perpajakan, bea cukai maupun tindakan-tindakan lain yang memang dibutuhkan agar Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang memiliki kepastian hukum. Kemudian mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang bisa menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sehingga sedikit demi sedikit kita bisa mewujudkan tujuan kita untuk membangun indonesia yang adil dan makmur" tutup Menkeu. (mr/rsa)