Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN
Menteri Keuangan menjadi pembicara di "Voyage to Indonesia 2018" Gala Dinner US Indonesia Society (USINDO) dan US Asean Business Council, pada Rabu (11/10) di Washington DC.

Ketahanan Pertumbuhan Indonesia, Harapan Datangkan Investasi

Washington DC, 12/10/2017 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai situasi ekonomi makro di Indonesia dengan pertumbuhan di angka 5%. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki ketahanan yang cukup baik mengingat Indonesia juga terpengaruh iklim ekonomi global. Pada iklim global, perubahan geopolitik juga mempengaruhi harga komoditas seperti yang dimilki Indonesia. Hal ini disampaikannya pada US Indonesia Society (USINDO) dan US Asean Business Council gala dinner, Rabu malam (11/10) waktu Washington DC.

“Indonesia adalah ekonomi yang terbuka. Jadi kita tidak imun terhadap apa yang terjadi pada ekonomi global dan perkembangan geopolitik juga mempengaruhi perbaikan harga komoditas, termasuk Indonesia. Jadi, tahun ini kami berharap tumbuh di angka 5,2% meskipun beberapa ada yang memprediksi pertumbuhan akan berada di angka 5,1%. Kita akan melihat perkembangannya pada dua kuarter terakhir di tahun ini. Optimisme pertumbuhan, didorong oleh investasi dan konsumsi yang stabil meskipun ada yang menyoroti Indonesia melemah dalam hal daya beli dan pertumbuhan konsumsi,” terangnya.

Dalam hal investasi, Menkeu melaporkan bahwa tren pertumbuhannya makin kuat terutama pada penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) dan investasi yang bersumber dari dalam negeri.

“Investasi makin kuat, terutama pada Foreign Direct Investment (FDI) dan investasi domestik. Jadi, kami sangat memperhatikan bagaimana tingkat kepercayaan investasi dapat berlanjut dan kita membangun momentum seperti yang seringkali diulang oleh Presiden,” ungkapnya.

Di bidang infrastruktur, Menkeu menyebut berbagai pembangunan yang telah dan sedang dilakukan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah serta bukanlah suatu kemewahan tetapi kebutuhan bagi Indonesia.

“Sampai saat ini, lebih dari 7000 km jalan dibangun dan diperbaiki. Pembangkit listrik 35 ribu watt sedang dibangun, 210 ribu rumah untuk keluarga miskin, empat bandara baru sudah dibangun dan dua sedang berjalan. Infrastruktur-infrastruktur tersebut sering disebut Presiden di berbagai kesempatan karena jadi prioritas utama pemerintah. Karena membangun infrastruktur bukanlah kemewahan bagi Indonesia. Sebagai negara berkembang menengah, kebutuhan infrastruktur sangat mendesak,” jelasnya.

Oleh karena itu, Menkeu mengundang para investor swasta agar dapat turut berpartisipasi dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia dengan Public Private Partnership.

“Kita perlu mengatur ambisi membangun infrastruktur ini dari sisi teknis dan pembiayaan. Kami mengundang banyak partisipasi sektor swasta lewat Public Private Partnership dengan beberapa pilihan skema pembayaran termasuk guarantee, viability payment dan kepastian pembayaran lainnya,” paparnya.

Selain memprioritaskan infrastruktur, Pemerintah juga mengedepankan sektor kesehatan dan pendidikan terutama agar dapat diakses oleh masyarakat miskin dan anak-anak agar menciptakan persamaan kesempatan sehingga dapat mengurangi ketimpangan.

“Kami juga membangun area kesehatan dan pendidikan dengan sekolah dan pembangunan rumah sakit. Kami juga menciptakan program-program untuk persamaan kesempatan karena isu ketimpangan. Menurut World Bank, isu ketimpangan tidak bisa dikurangi apabila tidak menyelesaikan isu menciptakan persamaan kesempatan. Akar isu ketimpangan sebenarnya dekat dengan kemiskinan yaitu kesehatan dan pendidikan. Jadi, Presiden Jokowi sangat mengedepankan bagaimana menyediakan kesempatan yang sama untuk keluarga miskin dan anak-anak agar mereka bisa sekolah dan mengakses pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (nr/rw)