Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Ketentuan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah

Ketentuan Pensertipikatan BMN Be


Ketentuan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah



Jakarta, 07/04/2010 MoF (Fiscal) News - Kasubdit Barang Milik Negara (BMN) IIC Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tio Serepina Siahaan menyampaikan meteri tentang ketentuan-ketentuan terkait BMN berupa tanah pada Sosialisasi Pensertipikatan BMN Berupa Tanah yang diselenggarakan pada  Selasa, (06/04) di Hotel Red Top, Jakarta. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BMN berupa tanah baik yang sudah bersertipikat atau belum, yang berasal dari pengadaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  maupun perolehan lainnya yang sah harus disertipikat atas nama Pemerintah RI. Pensertipikatan atas nama Pemerintah RI dilakukan dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Menkeu setelah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Asli sertipikat atas nama Pemerintah RI disimpan oleh pengelola barang, dan pensertipikatan ini harus dilakukan/diajukan oleh pengguna barang ke BPN/Kantor Pertanahan setempat. Sertipikat atas nama Pemerintah RI inilah yang akan dijadikan dasar pengajuan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola barang.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengacu pada  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006 tentang Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN serta Lampiran I pada PMK tersebut.(sel)