Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

K/L Dapat Segera Realisasikan Rencana Kegiatan dalam DIPA 2014


Bogor, 11/12/2013 MoF (Fiscal) News – Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan para kepala daerah tingkat I secara resmi telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (10/12).


Penyerahan DIPA yang dilakukan sebelum tahun anggaran 2014 tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memastikan komitmen jajaran pemerintah pusat dan daerah agar dapat melaksanakan anggaran tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan. “Dengan demikian, seluruh satuan kerja (satker) dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan dalam DIPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setelah ini, akan diserahkan ke masing-masing satker di tingkatan pemerintah daerah secara simultan mulai 13-20 Desember 2013,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri di Istana Bogor, Selasa (10/12).


Menkeu mengatakan bahwa aparat pengawasan intern masing-masing K/L telah dilibatkan dalam proses penganggaran. Hal ini bertujuan agar kualitas perencanaan penganggaran yang disusun oleh masing-masing satuan kerja dapat ditingkatkan sekaligus untuk pencegahan secara dini penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan. "Aparat Pengawasan Intern ini merupakan quality assurance untuk melakukan review terhadap RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) dan memastikan kelengkapan dokumen yang diprasyaratkan, serta kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran," jelas Menkeu.


Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 direncanakan sebesar Rp1.667,1 triliun, atau naik Rp165,1 triliun (11 persen) dari target APBN Perubahan 2013. Sementara, anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp1.842,5 triliun, naik Rp116,3 triliun atau 6,7 persen dibanding APBN-P 2013. Dari total itu, anggaran untuk belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp1.249,9 triliun dan transfer daerah Rp592,6 triliun.(nic)