Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Komisi VI DPR Setujui Pemberian PMN Untuk 20 BUMN

Jakarta, 24/06/2016 Kemenkeu - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp44,38 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan pemerintah tentang usulan PMN pada BUMN tahun 2016 dalam Rancangan APBNP 2016 pada Kamis (23/06), di Gedung MPR/DPR Jakarta.

PMN tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp28,25 triliun dan PMN nontunai sebesar Rp16,13 triliun. Rapat menyepakati, BUMN penerima PMN harus meningkatkan good corporate governance. Kementerian BUMN diminta meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN penerima PMN, untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik, terutama menjaga, memelihara, serta mengembangkan aset negara. Selain itu, Kementerian BUMN juga diminta meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis terkait.

Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno menegaskan, PMN tersebut harus diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Diprioritaskan pada program pemerintah yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,antara lain pembangunan infrastruktur dan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, serta program kelangsungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," jelasnya.(anh)