Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Komisi XI DPR RI Bahas Permasalahan Sumatera Barat dengan Perwakilan Kemenkeu

Padang, 04/05/2017 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang IV Tahun 2016-2017 Komisi XI DPR RI di Padang pada Rabu (03/05).

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (Kepala KPPBC) Teluk Bayur Andhi Pramono menyampaikan frekuensi pelayaran kapal masuk pelabuhan tergolong rendah. Ini disebabkan oleh biaya sewa kapal muatan Cina ke Padang sebesar 800 USD per hari, berbeda jauh dengan biaya sewa kapal Cina ke Jakarta sebesar 90 USD.

Termasuk dalam agenda kunjungan tersebut, KPPBC TMP B Teluk Bayur menyelenggarakan acara pemusnahan barang tegahan yang terkumpul sampai dengan April 2017. Barang tegahan terdiri dari 4.137.480 batang hasil tembakau berupa rokok, 89 buah kosmetik ilegal, 19 buah obat-obatan tanpa logo BPOM, 36 buah sex toys tak berijin serta 90 buah barang lainnya termasuk elektronik. Diperkirakan kerugian negara dari barang-barang tersebut mencapai Rp1.172.240.640,-.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi kinerja petugas Bea dan Cukai yang efektif di tengah wilayah geografis Sumatera Barat yang memiliki banyak celah lekukan antara bukit dan laut.

Ia juga menyampaikan agenda penting yang akan dibahas segera dengan Kemenkeu setelah masa reses berakhir yakni terkait formula transfer Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terkait dengan Sumatera Barat.

"Sumatera Barat seperti daerah lainnya di Indonesia, dengan wilayah geografis luas dan jumlah penduduk padat, Dana Desanya rendah. Kami akan berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu untuk memikirkan formula baru yang lebih mewakili rasa keadilan dengan memperhatikan kekhususan wilayah. Khususnya untuk Sumatera Barat adalah Pulau Mentawai", jelasnya.

Selain itu, beberapa hal yang dibahas Komisi XI DPR RI dengan para Pimpinan Kantor Perwakilan Sumatera Barat antara lain mengenai: (i) target dan realisasi penerimaan negara sektor pajak dan bea cukai tiga tahun terakhir serta kendala dan upaya yang ditempuh, (ii) jumlah aset/kekayaan negara, kendala, dan upaya yang ditempuh, serta (iii) implementasi program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pada kantor-kantor perwakilan Kementerian Keuangan di Sumatera Barat. (fs/nr)