Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Komisi XI DPR Setujui Penggunan BMN Untuk Underlying Asset SBSN 2016

Jakarta, 21/10/2016 Kemenkeu - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penggunaan kembali Barang Milik Negara (BMN) di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai dasar penerbitan (underlying asset) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). BMN berupa tanah dan bangunan yang disetujui sebagai underlying asset pada tahun 2016 tersebut senilai Rp33,4 triliun.

Seperti diketahui, penerbitan SBSN sebagai instrumen berbasis syariah sudah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip syariah, dan hanya bisa diterbitkan apabila ada underlying asset-nya. "Sehingga SBSN bukan merupakan instrumen utang yang berbasis bunga (money for money transaction), yang secara syariah dianggap riba," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang membahas mengenai penggunaan BMN sebagai underlying asset penerbitan SBSN pada Selasa (18/10).

Namun demikian, ia memastikan bahwa BMN yang digunakan sebagai underlying asset SBSN tetap dikelola sebagaimana sebelum dijadikan sebagai underlying asset. Hal ini dikarenakan, tidak ada perubahan dari segi kemanfaatan/peruntukan, maupun dari sisi akuntansi dan pelaporan. "Barang Milik Negara itu tidak boleh ada transaksi terhadap uang, yang kemudian mendekati riba, yang kita underlying-kan adalah hak manfaat," jelasnya.

Sebagai informasi, rapat kerja tersebut sedianya juga akan membahas permintaan persetujuan penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN tahun 2017, sebesar Rp43,6 triliun. BMN tersebut terdiri atas 9.998 unit tanah dan bangunan, yang tersebar di 50 K/L. "Untuk yang 2017 belum kita bahas, karena Komisi XI belum menerima surat pembahasan dari pimpinan DPR RI," kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.(hi)