Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Komwas Perpajakan Wujudkan Pajak yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan

Jakarta, 24/02/2016 Kemenkeu – Pajak merupakan pilar utama sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Upaya untuk mengamankan penerimaan perpajakan pun menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Namun demikian, upaya ini harus tetap memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan sistem perpajakan, Komite Pengawas (Komwas) Perpajakan terbuka untuk menerima pengaduan dan masukan dari masyarakat. Sepanjang periode 2013-2015, Komite Pengawas Perpajakan telah menerima 238 pengaduan dan masukan dari masyarakat.

Dalam keterangan resminya pada Selasa (23/2),  Komwas Perpajakan mengungkapkan bahwa mayoritas materi yang diadukan tersebut adalah yang terkait dengan prosedur administrasi perpajakan, yaitu sekitar 49 persen dan peraturan perpajakan, sekitar 39 persen. Selain itu, dari kegiatan pengamatan dan pengkajian, selama periode tersebut, Komwas Perpajakan juga telah menyelesaikan 55 saran dan/atau rekomendasi terkait kebijakan perpajakan.

Seperti diketahui, Komwas Perpajakan adalah komite non-struktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Komite ini melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi semua kegiatan pengamatan, pengumpulan informasi, dan penerimaan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan, Komwas Perpajakan juga melakukan pengkajian dan memberikan saran dan/atau rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas instansi perpajakan.

Pembentukan Komwas Perpajakan sendiri dilakukan seiring dengan peluncuran program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya kultur baru, nilai baru dan tata kelola yang baik di lingkungan instansi perpajakan; meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan; dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan.(nv)