Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Lelang Lima Seri SUN, Pemerintah Targetkan Rp12 Triliun

Jakarta, 25/04/2016 Kemenkeu - Pemerintah akan kembali melakukan lelang penjualan lima seri Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (26/4).  Kelima seri SUN yang dilelang yaitu SPN12170106 (reopening), FR0053 (reopening), FR0056 (reopening), FR0072 (reopening), dan  FR0067 (reopening).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam keterangan resminya menyatakan bahwa target indikatif yang ditetapkan pemerintah dalam lelang penjualan SUN kali ini adalah Rp12 triliun, dengan target maksimal sebesar Rp18 triliun. Hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Lelang akan dibuka pada 26 April 2016 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama, sedangkan setelmen akan dilakukan pada 28 April 2016. Penjualan akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Sebagai informasi, SUN seri SPN12170106 yang menawarkan kupon berupa diskonto akan jatuh tempo pada 6 Januari 2017. Untuk seri FR0053 yang akan jatuh tempo pada 15 Juli 2021 menawarkan tingkat kupon sebesar 8,25 persen. Seri FR0056 yang akan jatuh tempo pada 15 September 2026 menawarkan tingkat kupon sebesar 8,375 persen.

Sementara itu, seri FR0072 yang akan jatuh tempo pada 15 Mei 2036 menawarkan tingkat kupon sebesar 8,25 persen. Terakhir, seri FR0067 yang akan jatuh tempo pada 15 Februari 2044 menawarkan tingkat kupon sebesar 8,75 persen.

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur sesuai dengan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 203/PMK.08/2015.(nv)