Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Lima K/L Tanda Tangani MoU Kerja Sama Barang yang Dilarang/Dibatasi


Jakarta, 18/12/2013 MoF (Fiscal) News – Untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan produsen serta dalam rangka penegakan dan kepastian hukum, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan lima Kementerian/Lembaga (K/L) tentang Kerja Sama Pengawasan Barang yang Dilarang atau Dibatasi (Lartas) di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran serta Pengawasan Barang Beredar di Pasar. Acara tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (18/12).


Barang-barang yang diawasi adalah produk nonpangan, pangan segar, ikan dan produk turunannya, maupun pangan olahan, obat, obat tradisional, kosmetika, serta suplemen makanan yang beredar di wilayah Indonesia. DJBC akan melakukan pengawasan dari sisi kepabeanan sesuai dengan Amanat Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau pembatasan.  


Delapan pejabat eselon I dari lima K/L yang menandatangani MoU ini yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;  Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian; Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Perikanan; dan Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.


Bagi DJBC sendiri, MoU ini diharapkan akan meningkatkan sinergi DJBC dengan lima instansi teknis lainnya. “MoU ini akan sangat mendukung pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang efektif dan efisien guna mendukung perekonomian nasional Indonesia,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono.(fr)