Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Lima Langkah Untuk Turunkan Dwelling Time

Jakarta, 22/07/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah terus berupaya melakukan tindakan nyata untuk menurunkan dwelling time. Setidaknya, ada lima langkah yang segera ditindaklajuti pemerintah.

Pertama, terkait masalah metodologi dan standardisasi. Hal ini dibahas dalam minilab pemangku kepentingan terkait upaya penurunan dwelling time pada Senin (21/7). “Sudah ada lima minilab yang ada, yang pertama adalah minilab yang terkait dengan metodologi dan standardisasi,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selama ini, belum ada keseragaman standardisasi dwelling time pada setiap institusi. Oleh karena itu, ia telah meminta pada instansi-instansi terkait untuk menyamakan standard dwelling time.

“Saya sudah minta, 17 Agustus (2014) ini harus hanya ada satu standardisasi, standardisasi yang dipakai di semua kementerian, dan nanti bahasa kita kalau kita bicara dwelling time, itu adalah dwelling time yang di standardisasi itu. Tidak ada lagi yang lain-lain,” tegasnya.

Kedua, terkait manajemen impor untuk barang-barang yang merupakan produk pangan dan pertanian. Dalam minilab ini, pemerintah sepakat untuk melakukan komputerisasi pada setiap prosesnya. “Tadi sudah disepakati ada beberapa kementerian yang masih manual, nanti akan dibuat menjadi komputerisasi, sehingga nanti seluruhnya  akan menjadi satu,” urainya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan mempercepat jangka waktu pemrosesan.

Ketiga, terkait perizinan impor untuk bahan non-pertanian dan nonpangan. “Ini juga kaitannya terkait dengan efisiensi, ya terkait dengan percepatan waktu, biaya dan lain sebagainya,” tambahnya.

Keempat, terkait manajemen risiko. Saat ini, setiap instansi memiliki manajemen risiko masing-masing. “Dengan minilab ini kita harapkan nanti manajemen risikonya akan terkoordinasi dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan, ke depan, pemerintah akan mengarahkan untuk menyatukan manajemen risiko yang ada, sehingga akan memudahkan importir dan eksportir. “Nanti pada suatu saat nanti hanya akan ada satu manajemen risiko, yaitu manajemen risiko Republik Indonesia,” ungkapnya.

Terakhir, terkait operasi optimalisasi pelayanan 24 jam sehari, tujuh hari seminggu (24/7). “Sudah relatif semua baik, cuma implementasi waktunya harus dipercepat agar dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah bisa segera betul-betul full speed dengan 24/7 tadi,” jelasnya.(nv)
 

Berita terkait: