Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

LKPP dan MCA-Indonesia Tandatangani MoU Modernisasi Pengadaan Fase II

Jakarta, 14/04/2016 Kemenkeu - Lembaga Kebijakan pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat, melalui Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia, menyelenggarakan Peluncuran dan Penandatangan Nota kesepahaman Program Modernisasi Pengadaan Fase II. Acara ini dilaksanakan pada Kamis (14/04) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta.


"Program ini akan melibatkan 29 Unit Layanan Pengadaan (ULP) percontohan di Fase I dan 16 ULP di Fase II. Minimal pada ULP ini terjadi proses internalisasi, kemudian juga ada sustainability, dan tidak hanya dimanfaatkan oleh unit sendiri, tapi mengajak serta lembaga atau daerah lain untuk turut serta," kata Kepala LKPP Agus Prabowo.


Penandatangan nota kesepahaman ini dilaksanakan oleh LKPP bersama 45 pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, termasuk ULP percontohan program modernisasi pengadaan fase II. ULP tersebut yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Mamuju, Kota Jayapura, Povinsi Kalimantan Tengah serta beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesahatan, dan kementerian Perhubungan. Untuk Kementerian Keuangan penandatangan diwakili oleh Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Susiwijono.


Tiga sasaran utama ULP percontohan, yakni peningkatan kinerja kelembagaan, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan dan peningkatan sistem manajemen informasi pengadaan.


Program Modernisasi Pengadaan adalah salah satu proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat yang tertuang dalam Perjanjian Compact. Program ini didesain untuk mempercepat reformasi dan transformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui peningkatan keadilan, transparansi, profesionalisme dan kualitas barang dan jasa yang diperoleh. (Ars)