Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Majukan Keuangan Inklusif, Pemerintah Dukung Penuh Fintech

Jakarta, 24/03/2017 - Sebagai salah satu instrumen keuangan inklusif, layanan teknologi di industri keuangan atau financial technology (fintech) dapat membuka peluang ekonomi ke semua lapisan masyarakat khususnya warga miskin. Hal itu dapat dilakukan dengan memperluas akses ke layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi dan sistem pembayaran.


Dikutip dari situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Darmin Nasution mengatakan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).


“Dalam pelaksanaan SNKI, pemerintah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Selain itu akan ada tujuh kelompok kerja (pokja) yang mendukung pelaksanaan keberhasilan semua pilar inklusi keuangan,” kata Darmin saat menyampaikan sambutan dalam acara Fintech Stage Inclusion Forum, Kamis (23/03), di Jakarta.


Lebih jauh, Darmin menjelaskan setidaknya ada lima pilar penyangga SNKI. Pertama adalah edukasi keuangan. Kedua, adalah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan. Pilar yang ketiga, layanan keuangan pada sektor pemerintah di mana bantuan sosial akan dikembangkan. Keempat, perlindungan konsumen. Pilar yang terakhir, hak properti masyarakat. Paling utama dari pilar ini adalah sertifikasi tanah rakyat dengan backbone Kementerian Agraria dan Tata Ruang. “Sebagai tahap awal, tiga kota ditunjuk sebagai pilot proyek program sertifikasi tanah, yakni Surabaya, Jakarta dan Batam,” ujar Darmin.

Terkait dengan dukungan terhadap pelaku fintech di Indonesia, Darmin menyampaikan pemerintah telah memberikan insentif untuk pengembangannya. “Memang ada (insentif). Fintech selama belum besar bisa kami fasilitasi," ungkapnya.
Berdasarkan survei Financial Inclusion Index (Global Findex) pada 2014, posisi Indeks Keuangan Inklusif Indonesia pada 2014 sebesar 36%. Angka tersebut tertinggal dari negara-negara di Asia Tenggara lain dan masih jauh dari rata-rata global sebesar 62%.


“Pemerintah melalui SNKI juga akan mengakselerasi indeks keuangan inklusif hingga 75 persen pada 2019, dari posisi 2014 yang hanya 36 persen,”  tambah Menko. (nr/rsa)