Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Masalah Pajak dan Cadangan Devisa Masih Halau Laju Pertumbuhan Indonesia

Jakarta, 17/12/2015 Kemenkeu – Perekonomian Indonesia masih menghadapi permasalahan di bidang pajak dengan kurangnya akses terhadap data, serta minimnya cadangan devisa. Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, kedua hal tersebut dapat menghalau laju pertumbuhan Indonesia ke level 7 persen.


Data pajak di Indonesia masih tersandung UU perbankan terkait kerahasian bank sehingga aparat pajak sulit mendapatkan data atas kekayaan perseorangan atau perusahaan. “Di Indonesia kalau mau buka rekening, itu prosedurnya harus ada alasan pemeriksaaan dulu, kalau IRS (otoritas pajak AS) bisa langsung saja. Awalnya Dirjen pajak kirim surat ke Menteri Keuangan, setelah itu kirim ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Jadi untuk buka akun, lamanya bukan main,” kata Menkeu saat acara Penobatan Tokoh Finansial Indonesia, di Jakarta pada Rabu (16/12).


Di samping itu, cadangan devisa Indonesia masih tergolong minim, karena hanya 11 persen devisa ekspor yang masuk ke sistem perbankan. Padahal, cadangan devisa Indonesia sangat mencukupi, karena pernah mengalami berbagai periode masa kejayaan ekspor sejak bonanza minyak, era ekspor tekstil garmen, serta era ekspor komoditas. “Kenapa cadangan devisa kecil? Karena dari devisa hasil ekspor hanya 11 persen yang jadi rupiah dan stay di perbankan Indonesia,” katanya.


Menkeu menegaskan bahwa perubahan mindset harus dilakukan dengan mengubah ekonomi konsumsi ke investasi, mengingat Indonesia masih kekurangan dorongan dari investasi. “Inilah beberapa permasalah yang harus menjadi perhatian kita semua,” katanya. (as)