Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Mekanisme Pendanaan Pinjaman Program BUMN


 


Jakarta, 28/03/2011 MoF (Fiscal) News - Untuk mendanai beberapa proyek pembangunan BUMN, pemerintah mengatur mekanisme pengajuan pinjaman program. Pinjaman program, baik berupa SLA maupun pinjaman luar negeri tersebut, diatur dalam tata cara untuk mengatur setiap program pemerintah yang bisa mendapatkan kucuran pinjaman tersebut. “fiskal dan APBN relatif terbatas, mengingat kucuran dana untuk bidang sosial, subsidi serta pendidikan yang cukup besar. Sehingga sebagian program harus didanai oleh pinjaman program,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Anny Ratmawati dalam rapat dengan komisi VII DPR RI di Jakarta pada Senin (28/3)

Pinjaman tersebut dimulai dari usulan BUMN kepada pemerintah, menyangkut program mana yang ingin didanai oleh SLA maupun pinjaman luar negeri. “SLA termasuk bagian dari usaha pemerintah untuk mendanai proyek pembangunan,” imbuhnya. Setelah itu, usulan BUMN akan diajukan ke Bappenas untuk kemudian direview. Hasil review Bappenas akan menilai kecocokan program terhadap rencana pemerintah, yang kemudian baru diteruskan kepada Kementerian Keuangan. “Dilihat apakah cocok dengan rencana kerja jangka menengah dan termasuk rencana kerja prioritas tahunan. Baru nanti ke Kemenkeu untuk dicarikan sumber pendanaan,” jelas Anny

Pinjaman yang dimaksudkan, tambah Anny, harus bersifat soft loan, tidak mengikat, yang berjangka panjang dan dengan termin yang kompetitif. “Harus lebih murah bila kita bandingkan dengan business to business,” pungkas Anny. (as)