Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Ajak Ekonom Edukasi Masyarakat Soal Tax Amnesty

Jakarta, 19/05/2016 Kemenkeu – Para ekonom diharapkan turut serta melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada publik mengenai pengampunan pajak (tax amnesty), terutama terkait pengertian dan manfaatnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro saat bertemu dengan para ekonom Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) di Jakarta, Kamis (19/5).

“Saya minta bantuan kepada rekan-rekan ekonom untuk mulai bicara kepada masyarakat mengenai apa itu tax amnesty dan manfaatnya, terutama pengertian pelanggaran-pelanggaran pajak,” kata Menkeu.

Selama ini, lanjutnya, masyarakat sering kali menyamakan pelanggaran pajak dengan mengemplang pajak. Padahal, hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Bentuk pelanggaran pajak, misalnya, bisa dilakukan dengan hal yang sederhana seperti tidak melaporkan semua aset secara lengkap pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan tax amnesty, wajib pajak, baik besar maupun kecil dapat memperbaiki kesalahan tersebut.

Pemerintah berharap, dengan melakukan tax amnesty, basis pajak dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, repatriasi aset dan peningkatan pendapatan negara tahun ini juga akan tercapai. “Tax amnesty merupakan  kesempatan bagi wajib pajak untuk membebaskan diri dari administrasi perpajakannya yang belum benar. Sekali ikut tax amnesty, kita tidak akan periksa lagi,” urainya.

Sebagai informasi, FEKK telah melakukan diskusi selama dua hari berturut-turut. Topik-topik yang dibahas antara lain ekonomi makro, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, Rancangan APBN 2017, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), dan Transfer Daerah khususnya transfer nontunai.(fg)