Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Ajak Pemerintah Daerah Atasi Kesenjangan

Jakarta, 23/02/2017 Kemenkeu - Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah kesenjangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pada rentang 2008 hingga 2012, gini ratio Indonesia sempat dalam situasi stagnan pada angka 0,4. Namun, akhir-akhir ini menurun menjadi 0,394.

Salah satu penyebab masalah kesenjangan ini, menurutnya, adalah masalah kesempatan yang tidak imbang (unequal opportunity), yang menyebaban kemiskinan akan selalu diwariskan ke generasi berikutnya, jika tidak ditangani sejak dini. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri acara Peluncuran Laporan Ketimpangan: “Menuju Indonesia yang Lebih Setara” oleh Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) di Jakarta pada Kamis (23/02).

“Karena orang miskin tidak bisa sekolah, bahkan dari bayi bahkan janin dia tidak mendapatkan gizi yang cukup, sehingga walaupun dia mendapat sekolah gratis, dia tidak bisa berpartisispasi di sekolah karena brain-nya tidak di-develop semenjak dia ada di kandungan,” kata Menkeu.

Oleh karena itu, kebijakan transfer daerah yang kini nilainya lebih tinggi dari belanja pemerintah pusat, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi. Hal ini menggambarkan bahwa peranan pemerintah daerah semakin penting, antara lain dengan membuat kebijakan yang berfokus mengatasi masalah unequal opportunity tersebut.

Sebagai informasi, Menkeu juga menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskinan berpusat di daerah pedesaan, di mana persentase terbesar terletak di luar pulau Jawa, terutama Maluku dan Papua yang mencapai 21,9 persen. (lg/rsa)