Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Bahas Dana Optimalisasi Dengan KPK dan Bappenas

Jakarta, 24/12/2013 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Senin (23/12), melakukan pertemuan untuk berdiskusi terkait dana optimalisasi sebesar Rp27 triliun yang akan disalurkan pemerintah pada tahun 2014.

"Pada 2014, dana optimalisasi ada Rp26,96 triliun yang dialokasikan bagi 32 kementerian dan lembaga, dan dalam rangka pencegahan korupsi pada proses penganggaran nasional, terutama terkait dana optimalisasi, KPK bersama Kemenkeu dan Bappenas melihat sejauh mana peran dan upaya kedua kementerian untuk mengupayakan akuntabilitas dana optimalisasi di kementerian dan lembaga," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Gedung KPK, Jakarta.

KPK mengusulkan agar dana optimalisasi lebih baik digunakan untuk membayar utang negara. "Perkiraan APBN 2014 kan sebesar Rp1.600 triliun, tapi pengeluarannya sebesar Rp1.800 triliun, ini kan defisit. Pemikiran kenapa tidak untuk mengurangi utang sebesar Rp2.000 triliun itu," kata Zulkarnain.  

Terkait hal tersebut, Menkeu menyatakan bahwa pos anggaran dana optimalisasi di tiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat dihapuskan. Terlebih, tujuan penggunaan dana tersebut rawan disalahgunakan dan berujung pada tindak pidana korupsi. "Semua opsi dikaji. Kita lihat nanti semua kemungkinan yang bisa dilakukan," kata Menkeu.

Namun, Menkeu belum memastikan apakah akan menghapus pos dana optimalisasi dalam waktu dekat. Menurut dia, hal itu masih harus dikaji. "Sekarang ini paling penting pencegahannya kita lakukan. Nanti apa yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan dari meeting ini ada solusi," tandas Menkeu. (nic)