Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menkeu Bahas Pembiayaan Infrastruktur dan Kerja Sama Perpajakan di New York

New York, 19/04/2016 Kemenkeu – Menteri Keuangan Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro dalam kapasitasnya sebagai Chair of Joint World Bank/IMF Develompent Committee (DC Chair) menyampaikan keynote speech dalam Pembukaan Sidang ECOSOC di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat pada Senin (18/04). Sidang tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari pembahasan Addis Ababa Action Agenda (AAAA) khususnya di bidang pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Menkeu menyampaikan pentingnya posisi Asia Pasific untuk mengambil peran dalam mendorong pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, Menkeu membahas dua area penting yang terkait dengan permasalahan global, yaitu pembiayaan infrastruktur dan kerja sama perpajakan internasional.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin membagi pandangan saya mengenai dua hal, yaitu pembiayaan infrastruktur dan kerja sama perpajakan internasional,” kata Menkeu dalam sambutannya.

Menurut Menkeu, pembiayaan infrastruktur menjadi poin penting karena investasi infrastruktur memainkan peran yang signifikan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarnegara. Selain itu, infrastruktur juga dapat meningkatkan konektivitas, baik dalam bentuk fisik maupun melalui virtual.

“Yang paling penting tidak hanya terkait konektivitas fisik, tetapi juga konektivitas virtual,” jelas Menkeu.

Area kedua yang dibahas oleh Menkeu adalah terkait masalah perpajakan internasional. Permasalahan perpajakan yang dibahas terutama yang terkait dengan penghindaran pajak, serta tindak pidana pencucian uang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Menkeu mendorong negara-negara Asia Pasifik agar mendukung pelaksanaan inisiatif global Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2018.

“Tidak akan ada negara atau individu yang dapat bersembunyi ketika ini diimplementasikan secara penuh di tahun 2018,” kata Menkeu. (ab)